 |
| Gambar : Bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
Selama ini, Kecamatan Sapeken belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memadai. Limbah domestik masyarakat dibiarkan menumpuk di pesisir maupun pemukiman tanpa sistem pengelolaan yang jelas. Selain mencemari lingkungan laut, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan masyarakat dan krisis ekologi.
Dalam forum audiensi, Faisal Islami menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh terus-menerus abai terhadap kebutuhan wilayah kepulauan.
“Kami mendesak agar DLH hadir lebih konkret di wilayah kepulauan. Sampah bukan hanya urusan estetika, ini menyangkut keselamatan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Pemerintah harus adil memperlakukan Sapeken,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, Arif Susanto, mengapresiasi inisiatif mahasiswa kepulauan dan menjelaskan bahwa DLH telah mengusulkan pembangunan TPA di Kecamatan Sapeken dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
“Kami memahami betul persoalan yang terjadi di Sapeken. Untuk itu, pembangunan TPA sudah kami masukkan dalam usulan anggaran 2026, lengkap dengan tahapan perencanaan teknis, pemetaan lokasi, dan pengadaan sarana pendukung,” terang Arif Susanto.
Lebih lanjut, Arif menyampaikan harapan agar mahasiswa tidak hanya menjadi pengkritik, tetapi juga menjadi mitra aktif pemerintah dalam memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kami berharap HIMPASS dapat ikut mengawal program ini secara konstruktif, terlibat dalam edukasi masyarakat, dan menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah. Penanganan sampah harus dilakukan secara kolaboratif,” tambahnya.
HIMPASS menyambut baik rencana tersebut, namun tetap menekankan agar DLH tidak hanya berhenti pada perencanaan. Mereka menuntut adanya langkah-langkah nyata dalam waktu dekat, seperti penyediaan tempat sampah komunal, edukasi pemilahan sampah, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di tingkat desa.
Penulis : Arisandi
Editing : Fauzi
