 |
| Foto: Faisal Islmi, Aktivis Kepulauan |
Himpass.com, Sumenep - Memasuki satu tahun masa
kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati (Fauzi–Imam), evaluasi terhadap capaian
pembangunan di wilayah kepulauan menunjukkan sejumlah persoalan mendasar yang
belum tertangani secara optimal. Di tengah publikasi keberhasilan pembangunan
di wilayah daratan, kondisi di Kecamatan Sapeken masih menghadapi tantangan
serius, khususnya pada sektor pelayanan kesehatan dan ketersediaan energi
listrik.
Secara faktual, persoalan listrik
di Kepulauan Sapeken masih bersifat struktural. Ketergantungan pada Pembangkit
Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan dukungan daya yang terbatas menyebabkan
pasokan energi rentan terganggu, terutama saat kondisi cuaca tidak mendukung.
Pemadaman yang berlangsung berhari-hari tidak hanya menghambat aktivitas
ekonomi masyarakat, tetapi juga berdampak pada efektivitas layanan publik,
termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Dalam perspektif pembangunan
wilayah kepulauan, ketersediaan energi bukan sekadar kebutuhan teknis,
melainkan prasyarat dasar bagi peningkatan kualitas hidup. Ketika akses listrik
tidak stabil, maka produktivitas masyarakat dan standar pelayanan publik sulit
mengalami peningkatan signifikan.
Di sektor kesehatan, tantangan
yang dihadapi relatif serupa. Akses terhadap layanan medis yang representatif
masih terbatas, baik dari aspek sarana, prasarana, maupun dukungan operasional.
Secara geografis, karakter kepulauan yang terpisah jarak dan bergantung pada
transportasi laut memperbesar konsekuensi dari setiap keterbatasan layanan. Hal
ini berpotensi memperlebar disparitas pembangunan antara wilayah daratan dan
kepulauan.
Kondisi tersebut menjadi paradoks
apabila dikaitkan dengan potensi ekonomi wilayah. Sapeken merupakan salah satu
sentra perikanan strategis di Kabupaten Sumenep, dengan komoditas hasil laut
yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Selain itu, keberadaan objek
vital nasional di sektor migas, Migas Kangean Energy di Pulau Pagarungan Besar menunjukkan
bahwa wilayah ini memiliki nilai strategis secara ekonomi dan energi.
Namun demikian, kontribusi sumber
daya tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi penguatan infrastruktur
dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam kerangka tata
kelola pembangunan, kondisi ini mengindikasikan perlunya afirmasi kebijakan
yang lebih progresif dan distribusi anggaran yang berbasis kebutuhan riil
wilayah kepulauan.
Satu tahun kepemimpinan memang
belum cukup untuk menyelesaikan kompleksitas persoalan struktural. Akan tetapi,
periode tersebut semestinya sudah dapat menunjukkan arah kebijakan yang
inklusif dan keberpihakan yang terukur. Tanpa intervensi yang sistematis dan
berkelanjutan, narasi pembangunan merata antara daratan dan kepulauan berisiko
menjadi retorika administratif yang minim implikasi substantif bagi masyarakat
kepulauan.
.png)
.png)
