Faisal Islami: Aktivis Kepulauan Soroti Jalan Rusak Kronis, Desak Evaluasi Tata Kelola Dana Desa

Gambar : Jalan Raya Desa Saur Saebus

Himpass.com, Sumenep - Kerusakan infrastruktur jalan di wilayah kepulauan, Dusun Bondat, Desa Saur Saebus, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, telah mencapai kondisi yang kronis dan memprihatinkan. Hingga saat ini, belum ada intervensi konkret dari pemerintah setempat. Ketimpangan pembangunan ini memicu kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari kalangan aktivis kepulauan yang menyoroti lemahnya tata kelola anggaran desa, khususnya Dana Desa (DD).

Permasalahan infrastruktur ini bukan hanya bersifat sektoral, tetapi telah menjadi representasi dari ketidakadilan struktural dalam pembangunan wilayah kepulauan. Jalan utama yang seharusnya menjadi akses vital masyarakat, justru terabaikan dalam perencanaan dan eksekusi kebijakan desa.

Menurut laporan warga, kerusakan jalan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa tindak lanjut yang jelas. Padahal, jalan tersebut merupakan urat nadi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Ketidakhadiran negara dalam konteks ini menjadi ironi di tengah jargon pemerataan pembangunan.

Faisal Islami, aktivis muda asal Pulau Saur, secara langsung melakukan observasi lapangan terhadap kondisi infrastruktur yang dikeluhkan masyarakat. Dalam pernyataannya, ia menegaskan urgensi penyelesaian masalah ini:

"Berdasarkan hasil observasi kami di lapangan, kondisi jalan di Dusun Bondat tergolong rusak berat dan sangat tidak layak digunakan. Ini bukan sekadar kerusakan fisik, tapi juga mencerminkan lemahnya political will dan akuntabilitas pemerintahan desa," ungkap Faisal.

Lebih lanjut, Faisal menyoroti aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa yang dinilai masih minim. Ia menekankan pentingnya audit sosial dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah desa serta peran pengawasan dari pemerintah kecamatan.

"Kami mendesak adanya intervensi strategis dari pemerintah daerah serta lembaga pengawasan agar persoalan ini tidak terus berlarut. Kebutuhan dasar masyarakat, seperti jalan, merupakan hak konstitusional yang tidak bisa dinegosiasikan. Pemerintah desa harus responsif, transparan, dan memiliki orientasi pada keadilan spasial," tegas Faisal.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Kepala Desa Saur Saebus, H. Marjuni, saat dikonfirmasi mengenai kerusakan jalan tersebut menyatakan bahwa perbaikan akan segera dilaksanakan. Namun faktanya, hingga kini belum ada bukti realisasi yang dapat diverifikasi oleh masyarakat.

Penulis : Faisal Islami

Editing : Fauzi