.png)
Gambar Ilustrasi
Himpass.com, Sumenep - Menyambut akhir tahun pelajaran 2024/2025, wilayah kepulauan kembali diramaikan oleh dua agenda besar dunia pendidikan: perpisahan siswa kelas akhir dan pembukaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Namun, momen ini juga diiringi oleh fenomena yang kian menguat dari tahun ke tahun — persaingan mayoritas lembaga pendidikan dalam merebut calon siswa baru.
Kondisi ini dipicu oleh ketimpangan antara jumlah lembaga pendidikan yang terus bertambah dan jumlah lulusan yang terbatas. Di wilayah kepulauan dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, hal ini menjadi persoalan serius. Banyak lembaga berlomba-lomba menarik siswa baru agar tetap bisa bertahan dan menjalankan kegiatan belajar-mengajar.
Beragam strategi dilakukan oleh mayoritas lembaga, mulai dari menawarkan fasilitas gratis, membebaskan biaya pendidikan, hingga munculnya isu penahanan ijazah sebagai upaya agar siswa tidak melanjutkan ke lembaga lain. Promosi juga dilakukan secara langsung ke rumah-rumah warga dan melalui media sosial dengan pendekatan yang intensif. Tidak jarang pula terjadi praktik saling merebut siswa yang sudah terdaftar di lembaga lain, serta penyebaran informasi sepihak untuk menarik simpati dan minat masyarakat
Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran fokus dari peningkatan mutu pendidikan menuju upaya mempertahankan eksistensi lembaga dengan cara yang belum tentu sehat. Alih-alih memperkuat kerja sama dan sinergi antarpendidik, persaingan yang berlebihan justru memicu ketegangan dan meretakkan hubungan antarlembaga.
Pemerintah kecamatan dan UPT Pendidikan setempat perlu mengambil langkah serius untuk mengatur pola penerimaan siswa baru secara adil dan terarah. Kebijakan seperti sistem zonasi, penertiban masa pendaftaran, hingga pembatasan promosi yang berlebihan perlu segera diterapkan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan.
Pendidikan di wilayah kepulauan membutuhkan semangat gotong royong dan kolaborasi. Jika tren persaingan tidak sehat ini terus dibiarkan, yang menjadi korban bukan hanya lembaga, tetapi juga masa depan anak-anak pulau yang semestinya menjadi pusat perhatian dalam setiap kebijakan pendidikan.(Fauzi)
Penulis : Fauzi
