 |
| Gambar : Audiensi Himpass di Dinsos Sumenep |
Audensi itu dilakukan guna mendesak peningkatan akurasi dan akuntabilitas dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya di wilayah Kecamatan Sapeken.
Audiensi tersebut turut ditemui oleh Kepala Dinsos P3A Sumenep, Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH, serta Koordinator Kecamatan (Korcam) PKH wilayah Sapeken.
Dalam forum tersebut, Ketua Umum HIMPASS, Faisal, menyampaikan bahwa distribusi bantuan sosial PKH di Kecamatan Sapeken, khususnya di Desa Saur Saebus, mengalami berbagai bentuk penyimpangan teknis yang berpotensi menurunkan efektivitas program.
"Desa saur saebus mencerminkan permasalahan fundamental dalam distribusi bantuan sosial PKH. Di sana ditemukan praktik penahanan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) oleh pihak agen pendata, padahal proses verifikasi dan validasi data seharusnya dilakukan oleh pendamping sosial resmi. Ini jelas bentuk deviasi prosedural," tegas Faisal. Jum'at (25/7/2025).
Ia menilai, bahwa lemahnya pengawasan dari instansi terkait, khususnya Dinsos P3A, akan memperburuk kondisi kepercayaan kepada pendamping PKH.
"Minimnta intensitas supervisi dan monitoring dari Dinas Sosial menjadi faktor yang memperbesar celah terjadinya maldistribusi. Seperti yang terjadi di Saur Saebus," ujarnya.
Ditempat yang sama, Hanif Rasidi, selaku koordinator audiensi, menegaskan komitmen HIMPASS, untuk terus melakukan kontrol sosial dan mendorong kolaborasi aktif dengan instansi terkait, guna memastikan program bantuan sosial benar-benar menyasar kelompok rentan dan berjalan secara efektif serta efisien.
“Kami akan terus berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan mendorong kolaborasi lintas aktor, agar penyelenggaraan program PKH di wilayah kepulauan Sapeken, berlangsung sesuai prinsip keadilan sosial," tuturnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Kadinsos P3A Sumenep, menjelaskan bahwa data awal calon penerima manfaat PKH memang bersumber dari basis data sensus ekonomi.
Mustangin, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep menjelaskan bahwa pendataan awal memang diambil dari sensus ekonomi.
"pendataan awal memang diambil dari sensus ekonomi dan untuk mempertajam ketepatan sasaran maka dilakukan perbaikan, yang dilakukan oleh pendamping dari desa, dan Korcam. Dan dari hasil pertemuan itu bisa diusulkan mana yang pantas menerima dan mana yang harus di coret” terangnya.
Namun, untuk memastikan ketepatan sasaran, dilakukan pemutakhiran data secara berkala oleh Korcam dan pendamping desa, disertai rapat evaluatif rutin di tingkat kecamatan.
“Setiap bulan dilakukan forum koordinasi untuk mengevaluasi kelayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk mengusulkan penerima baru maupun mencoret yang tidak lagi memenuhi kriteria,” terang Qomar.
Turut menjelaskan, Hairullah selaku Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Sumenep, mempertegas bahwa pihaknya menerapkan dua skema dalam proses validasi data penerima, yakni melalui mekanisme formal dan non-formal.
Secara formal, dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes), di mana hasilnya kemudian dikirim ke Dinas Sosial untuk diverifikasi dan selanjutnya disampaikan ke Kementerian Sosial.
Hairul mengatakan, secara non-formal, masyarakat dapat menggunakan aplikasi "Cek Bansos", yang memungkinkan publik mengusulkan nama calon penerima serta menyanggah pihak yang dianggap tidak layak menerima bantuan.
“Sistem ini mendorong partisipasi masyarakat dalam proses kontrol sosial, sekaligus memperkuat asas transparansi dan objektivitas,” papar Hairul.
Ia juga menambahkan, dalam beberapa minggu ke depan, Dinas Sosial berencana mengaktifkan operator desa untuk melakukan pemetaan kondisi sosial-ekonomi secara lebih sistematis dan komprehensif, sebagai langkah akseleratif dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Kabupaten Sumenep.
Penulis : Arisandi
Editing : Fauzi
