Diskriminasi Pelayanan Warga Sapeken: Dharma Bahari Sumekar lll Beroperasi hanya jangkauan Kalianget - Kangean

Himpass.com/Sumenep - Belakangan ini terdapat kebijakan baru  yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten sumenep melalui pelayanan transportasi kapal laut PT Sumekar Line menuai kritik. Sebuah informasi jadwal kapal yang dikirimkan melalui grub whatsaap info kapal perintis bahwa kapal yang berplat merah Dharma Bahari Sumekar 3 (DBS III) mengoprasikan dengan batas rute kalianget- kangean.

Hal ini direspon secara langsung oleh aktivis Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (Himpass), Diky Alamsyah, yang menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat Kepulauan Sapeken. Menurutnya, terdapat indikasi diskriminasi sistemik dalam kebijakan transportasi yang seharusnya menjangkau seluruh wilayah, termasuk Kepulauan Sapeken. Fenomena ini mencerminkan ketimpangan pembangunan (developmental inequality) yang berpotensi memperparah marginalisasi masyarakat di wilayah terpencil. Diky menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya mengabaikan prinsip keadilan sosial (social justice), tetapi juga bertentangan dengan amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan publik yang setara.

Lanjutnya, seharusnya di momentum ramadhan arus mudik dan arus balik kebijakan pemerintah haru bisa memanuver segala bentuk pelayanan kebutuhan masyarakat yang mendasar seperti transportasi kapal laut. Berikutnya, bahwa ketika menjelang arus mudik semua perantau,pekerja,pelajar, dan mahasiswa berbondong untuk balik ke kampung halamannya untuk berkumpul dengan keluarga tercinta untuk menyambut hari raya.

"Ini menjadi problem kepulauan setiap tahunnya dan seharusnya pemerintah kabupaten harus peka dengan kebutuhan masyarakat kepulauan apalagi di situasi bulan ramadhan, semua pelayanan harus tersentuh keseluruh lapisan masyarakat khususnya kepulauan sapeken",

Lanjut dia, kepulauan jangan hanya dijadikan agenda politik pemenangan 5 tahun sekali tetapi seharusnya menyentuh dan memberikan mamfaat kepada warga kepulauan sapeken, mengingat kontetasi politik pilbup kemaren bupati ahmad fauzi memperoleh suara terbanyak sebesar 23.017 ribu suara di kecamatan sapeken, seharusnya perhatian dan kepedulian harus lebih di perioritaskan.

Tidak hanya itu, warga kepulauan sapeken memiliki dewan perwakilan rakyat dapil 8 yang mewakili suara rakyat dalam memberikan jawaban terhadap keluhan masyarakat, namun tak kunjung bersuara dalam menyampaikan kebutuhan dasar bagi warga sapeken dalam hal transportasi kapal laut.

"Jika tidak sanggup untuk memberikan pelayanan yang merata kepada kepulauan sapeken maka saya tegaskan bahwa lebih baik  pindah kabupaten aja dulu" ungkapnya.

Bukan hanya itu, dia menambahkan bahwa pemerintah desa di kecamatan sapeken harus angkat bicara mengenai persoalan yang mendasar kebutuhan warga kepulauan sapeken, untuk menyatukan suara untuk kepulauan sapeken lebih terpedulikan.

 

Penulis : Diky Alamsyah

Editing : Fauzi